Janji Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
untuk segera mengatasi masalah listrik Tanjungpinang yang sering padam
pada tahun 2013 ini, bakal tak akan terealisasi.Penyebabnya, pelaksanaan sistim interkoneksi kabel bawah laut pada
tahun ini, masih terkendala masalah status hutan lindung di Kabupaten
Bintan. Padahal semula, Gubernur Kepri, Muhammad Sani sangat
mengharapkan pelaksaaan kegiatan tersebut bisa dilangsungkan pada tahun
2013 ini. Namun pada perjalanannya seiring dengan keluarnya Surat
Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan No 463 tentang hutan lindung,
rencana tersebut ditunda.
Hal itu diakui Gubernur Kepri, Muhammad Sani. Karena komitmennya
sejak menjabat sebagai Gubernur Kepri adalah mengatasi masalah air dan
listrik di Tanjungpinang. Perlahan tapi pasti, satu diantara dua janji
tersebut sudah terpenuhi. Karena beberapa waktu lalu, Sani sudah membuka
secara resmi pengoperasian Waduk Sei Gesek, Bintan. Kehadiran waduk
tersebut menjadi sumber air yang baru bagi kebutuhan air di
Tanjungpinang.
“Memang masalah listrik ini yang masih bermain di pikiran saya.
Karena belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, padahal semua persiapan
untuk pelaksaan interkoneksi tersebut sudah. Namun karena terbentur
masalah hutan lindung, sehingga terpaksa ditunda pelaksaannya.
Mudahah-mudahan pada 2014 nanti ini bisa dilaksanakan,” tutur Sani
kepada wartawan usai menggelar temu wicara bersama pelaku usaha
perikanan di Kabupaten Bintan, akhir pekan lalu.
Dijelaskannya, pembangunan interkoneksi listrik masih terkendala
lahan karena jaringan kabel tersebut akan melewati hutan lindung
sehingga membutuhkan izin khusus, untuk penggunaan lahan tersebut.
Diharapkan, jika semua sesuai rencana pembangunan jaringan selesai 2014
dan listriknya, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Karena kabel gardu harus melewati hutan lindung, jadi masih tunggu
izin. Saya harap pada 2015 seluruh ibu kota kabupaten kota sudah
teraliri listrik. Untuk Tanjungpinang dan Bintan, kami berharap dari
interkoneksi Batam-Bintan,” papar Sani.
Seperti diketahui, kegiatan itu nanti akan dilaksanakan oleh
perusahaan asal Jepang yang memenangi tender pengerjaan interkoneksi
listrik Batam-Bintan. Mereka akan memasang kabel bawah laut sepanjang
8,4 km. Daya yang akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ini, adalah 150 kilovolt (Kv).
Pada akhir Maret lalu, sudah dilakukan penandatangan kontrak proyek
pembangunan kabel listrik bawah laut ini oleh Direktur Utama PLN, Nur
Pamudji bersama dengan leader konsorsium Yoshiro Matsui sebagai Chief
Staff Viscas Corporation dan Permadie Setiakusuma sebagai President
Director PT Karya Mitra Nugraha, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Proyek ini terdiri dari koridor barat berupa pemasangan kabel listrik
bawah tanah 150 Kv sepanjang 1.000 meter dan kabel listrik bawah laut
sepanjang 3.450 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung
Kasam di Pulau Batam ke Pulau Ngenang melewati Pulau Tanjung Sauh, yang
terletak diantara Batam dan Bintan.
Kemudian dilanjutkan koridor timur dengan memasang kabel listrik
bawah laut 150 kV sepanjang 6.550 meter dari Pulau Ngenang ke Tanjung
Taloh di Pulau Bintan. Lama pelaksanaan proyek pembangunan jaringan
interkoneksi Batam-Bintan ini sekitar 14 bulan sejak ditandatanganinya
kontrak, sehingga diharapkan pada pertengahan tahun 2014 sudah selesai.
Dengan demikian pada tahun 2014 Bintan sudah mendapat suplai listrik
dari Batam sehingga kebutuhan listrik di Bintan dapat terpenuhi.
Adapun perusahaan yang tergabungan dalam konsorsium proyek ini adalah
VISCAS Corporation, PT Karya Mitra Nugraha, PT Intan Mufakat Raya, dan
PT Forma Ocean Indonesia. Saat ini PLTU Tanjung Kasam 2 x 55 MW telah beroperasi. Dengan
beroperasinya PLTU Tanjung Kasam tersebut, maka daya di Batam bertambah
dan sistem kelistrikan Batam menjadi lebih andal. Untuk memaksimalkan
daya yang dihasilkan pembangkit tersebut, maka kelebihan daya di Batam
akan disalurkan ke pulau-pulau sekitar seperti Pulau Bintan dan Kota
Tanjungpinang. (jpg batampos.co.id 24 Desember 2013)